health-beverage.com

CIREBON – Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Cirebon akan mengadakan lahan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) sampah tahun 2018 mendatang. Padahal, semua pihak menginginkan persoalan sampah selesai tahun ini.

Instansi pemerintah tersebut sangat yakin darurat sampah di Kabupaten Cirebon terselesaikan 2018 mendatang. Begitu juga dengan kontrak TPA Ciledug yang berakhir tahun 2018, tidak membuat DLHD resah.

Kepala DLHD Hermawan mengakui bahwa pengadaan lahan TPA sampah tidak mungkin bisa dilakukan tahun 2017. “Kami sudah komunikasi dengan DPKPP (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) untuk pengadaan lahan TPA bisa di tahun 2018,” sebutnya.

Hermawan menegaskan, seharusnya pengadaan lahan TPA dilakukan setelah disahkannya revisi Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). “Saya tidak bicara pengadaan lahan, tapi regulasi. Pengadaan lahan menunggu validasi revisi Perda RTRW yang Insya Allah akhir tahun ini keluar,” terangnya.

Hermawan sangat optimistis masalah darurat sampah tahun 2018 tidak terhambat oleh berakhirnya kontrak TPA Ciledug. Kontrak tersebut berakhir tahun 2018 mendatang. Sedangkan pengadaan lahan TPA juga berlangsung di tahun yang sama.

“Yang dimaksud kontrak habis dengan TPA, bukan awal tahun 2018, tapi akhir Desember 2018. Artinya, masih ada waktu untuk membangun TPA baru setelah pengadaan lahan sebelum masa berakhirnya kontrak TPA Ciledug,” tutur mantan kepala Dinas PSDAP ini.

Terlebih lagi, menurut Hermawan, tahun 2018 juga akan dibangun TPA regional milik Provinsi Jawa Barat di Kecamatan Gempol. Sehingga, penanggulangan sampah akan banyak terbantu. “Tahun depan sudah ada TPA regional di Desa Walahar (Kecamatan Gempol). TPA ini dari provinsi,” ucapnya.

Terkait banyaknya keluhan tentang lingkungan, terutama setelah kunjungan Walhi dan menyatakan TPA Ciledug jadi yang terburuk, menurut Hermawan sudah sangat maksimal melakukan antisipasi dampaknya. “Kami sudah berupaya untuk mengeliminir tingkat pencemaran, terutama di Sungai Cisanggarung,” tuturnya.

Meski demikian menurutnya, masih saja ada dampak terhadap lingkungan dari TPA Ciledug tersebut. “Sekali lagi, kita optimalkan lagi pencegahannya,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, DPKPP Kabupaten Cirebon sangat pesimistis bisa menyediakan lahan TPA tahun 2017. DPKPP enggan melakukan pembebasan lahan TPA baru selama revisi Perda RTRW belum disahkan.

Kepala DPKPP Sukma Nugraha mengatakan, apabila dipaksakan harus menyediakan lahan tanpa Perda RTRW yang baru, maka itu dianggapnya melanggar hukum. “Kalau keukeuh membebaskan lahan, maka sama saja membahayakan dinas dan saya pribadi karena membeli tanah TPA di luar tata ruang yang ada,” terangnya.

Pihaknya sangat pesimistis bisa melakukan pembebasan lahan di tahun 2017. “Kalaupun sekarang revisi Perda RTRW disahkan, tetap akan sulit melakukan pembebasan lahan di tahun 2017. Pembebasan lahan perlu banyak proses. Sedangkan saat ini sudah hampir di penghujung tahun 2017,” ungkapnya. (den)

The post DLHD Kabupaten Cirebon Santai Tangani Darurat Sampah appeared first on Radar Cirebon.

health-beverage.com

JATITUJUH – Sampah terus berserakan di pinggir jalan menuju bendungan rentang, tepatnya di Desa Randegan Kecamatan Jatitujuh. Para pengendara yang melintas di jalur itu merasa tidak nyaman.

Warga sekitar, Hermansyah (43) mengungkapkan jalan tersebut setiap hari sangat ramai dilintasi masyarakat. Bahkan anak sekolah juga melintasi daerah itu. Namun karena kondisinya yang penuh sampah berserakan, membuat para pengguna jalan mengeluh akibat bau yang menyengat.

“Apalagi kondisi ini sudah terjadi sejak dulu dan sampai sekarang belum juga ada upaya untuk membersihkan lokasi itu,” ungkapnya.

Sampah yang dibiarkan berserakan di badan jalan, dikhawatirkan menjadi lahan subur bagi nyamuk untuk berkembang. Sehingga akan menyebabkan timbulnya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). “Jelas ini akan mengganggu kesehatan masyarakat, saya meminta kondisi ini harus segara diperhatikan,” jelasnya.

Warga lainnya, Sukarto mengungkapkan hal yang sama. Dirinya bahkan meminta dinas terkait segera mengangkut tumpukan sampah yang berserakan. Tujuannya untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Dirinya juga meminta aparat Desa setempat untuk bersikap tegas terhadap masyarakat yang membuang sampah di sekitar akses jalan itu.

“Jadi saya minta kondisi ini harus segera dibersihkan oleh dinas terkait, agar tidak mengganggu masyarakat,” ungkapnya. (bae)

 

 

health-beverage.com

CIREBON – Permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon belum juga selesai. Titik tumpukan sampah di antaranya terdapat di pinggir Jalan Syekh Lemahabang, Desa Lemahabang Kulon, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon.

Sampah yang cukup jauh dari pemukiman itu jumlahnya semakin meluber hingga ke jalan. Meski warga sudah memberikan papan pengumuman larangan membuang sampah dan menutup dengan pagar bambu, tapi tumpukan sampah tak bisa dihindarkan.

Iwan Kurniawan, salah seorang warga mengatakan, sampah tersebut sudah menumpuk sejak lama. Sebelumnya, lokasi yang saat ini dipenuhi sampah itu dulu hanya lahan kosong.

Namun, sejak beberapa bulan silam, berubah menjadi tempat sampah. Hal ini imbas dari gagalnya pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Ya dulu tidak sebanyak ini, sekarang semakin numpuk, tidak ada yang ngangkut,” ujarnya kepada Radar Cirebon.

Sampah yang berada di pinggir jalan itu, kata dia, memang cukup mengganggu pemandangan. Selain membuat kotor dan bau, juga bisa menimbulkan sumber penyakit.

Pasalnya, sudah beberapa bulan, sampah menumpuk dan membusuk. Apalagi saat ini musim hujan, sampah basah yang terkena sinar matahari menimbulkan bau busuk dan mengundang lalat.
Pemerintah Kabupaten Cirebon sebenarnya sudah mulai melakukan aksi program penyelesaian permasalahan sampah. Salah satunya dengan menggerakan dan membudayakan pengelolaan sampah berbasis desa melalui program bank sampah.

Namun, hanya ada beberapa desa saja yang melakukannya. Cara pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pemerintah desa ini, diyakini bisa mengurangi volume sampah rumah tangga yang jumlahnya meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat.

Ketua Sanggar Lingkungan Hidup Cirebon, Cecep Supriatna mengatakan, pihaknya bersama Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon terus memberikan pemahaman kepada masyarakat di tiap kecamatan.
Tujuannya, untuk membuka kesadaran warga dan juga menerapkan sistem pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. “Tindak lanjutnya, diharapkan adanya pembentukan tim pengelolaan sampah di tingkat desa,” jelasnya.

Mengingat persoalan sudah urgen, bagi desa yang sudah siap membentuk tim pengelolaan sampah, agar segera melakukan aksi. Sebab, di beberapa desa juga, sudah ada contoh yang melakukan pengelolaan sampah. Seperti di Sumber, Watubelah, Gempol, Sedong.

“Memang sudah banyak, tapi secara manajerial masih harus dibenahi. Karena ini system, maka harus ada pengelolaannya secara lebih profesional,” sebutnya.

Menurutnya, pengelolaan sampah memang sudah seharusnya seperti itu. Setiap desa nantinya bakal memiliki tim tersendiri yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah desa setempat, untuk mengelola sampah di lingkup desa. Pengelolaan sampah ini dilakukan secara terpadu melalui sistem bank sampah, dan juga retribusi sampah.

“Di sini harus ada sumber daya manusia yang mengelolanya. Dengan bimbingan teknis ini, kita ingin meningkatkan itu. Sehingga pemahamam warga terhadap sampah ini bisa lebih baik. Begitu juga cara mengelola sampahnya,” katanya lagi.

Dengan sistem pengelolaan di dalamnya ada pemilahan dan pemanfaatan sampah. “Kalau yang memiliki nilai ekonomis bisa dijual atau dengan di-recycle. Bisa dibuat kompos, pakan ternak dan biogas. Ini yang nanti akan disiapkan oleh BLHD,” katanya. (jml)