health-beverage.com

CIREBON – Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran anak di Kabupaten Cirebon, membuat pihak kepolisian memberikan edukasi dan pelayanan agar masyarakat bisa mendapatkan akta.

Keikutsertaan kepolisian agar anak Indonesia mendapat hak sipil berupa akta kelahiran merupakan salahsatu agenda dalam mengisi acara hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-65.

Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Cirebon, Mochamad Safrudin mengaku, sangat berterima kepada jajaran kepolisian yang telah menyiapkan pembuatan hak sipil anak dalam rangka pembuatan akta anak.

“Alhamdulillah, dengan adanya dukungan dari Polres Cirebon tentunya anak yang memiliki akta di Kabupaten Cirebon bertambah,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Cirebon AKBP Risto Samudra mengatakan, di hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ini pihaknya bekerjasama dengan Disdukcapil tergerak untuk menerbitkan akta kelahiran anak.

Selain itu, kata Risto, pemberian akta kelahiran gratis ini, untuk membantu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon agar setiap anak di Kabupaten Cirebon tercatat dan mempunyai akta kelahiran.

“Tadi sebanyak 1.014 akta yang diterbitkan dengan bantuan dari Polres. Kami mengedukasi masyarakat melalui Polsek, agar mereka yang mendaftar untuk memperoleh akta bagi anak-anaknya,” kata Risto. (cecep)

 

 

 

The post Peringati Hari Bhayangkari, Polres Cirebon Berikan 1.014 Akta Kelahiran Gratis appeared first on Radar Cirebon.

health-beverage.com

CIREBON – Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Cirebon akan mengadakan lahan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) sampah tahun 2018 mendatang. Padahal, semua pihak menginginkan persoalan sampah selesai tahun ini.

Instansi pemerintah tersebut sangat yakin darurat sampah di Kabupaten Cirebon terselesaikan 2018 mendatang. Begitu juga dengan kontrak TPA Ciledug yang berakhir tahun 2018, tidak membuat DLHD resah.

Kepala DLHD Hermawan mengakui bahwa pengadaan lahan TPA sampah tidak mungkin bisa dilakukan tahun 2017. “Kami sudah komunikasi dengan DPKPP (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) untuk pengadaan lahan TPA bisa di tahun 2018,” sebutnya.

Hermawan menegaskan, seharusnya pengadaan lahan TPA dilakukan setelah disahkannya revisi Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). “Saya tidak bicara pengadaan lahan, tapi regulasi. Pengadaan lahan menunggu validasi revisi Perda RTRW yang Insya Allah akhir tahun ini keluar,” terangnya.

Hermawan sangat optimistis masalah darurat sampah tahun 2018 tidak terhambat oleh berakhirnya kontrak TPA Ciledug. Kontrak tersebut berakhir tahun 2018 mendatang. Sedangkan pengadaan lahan TPA juga berlangsung di tahun yang sama.

“Yang dimaksud kontrak habis dengan TPA, bukan awal tahun 2018, tapi akhir Desember 2018. Artinya, masih ada waktu untuk membangun TPA baru setelah pengadaan lahan sebelum masa berakhirnya kontrak TPA Ciledug,” tutur mantan kepala Dinas PSDAP ini.

Terlebih lagi, menurut Hermawan, tahun 2018 juga akan dibangun TPA regional milik Provinsi Jawa Barat di Kecamatan Gempol. Sehingga, penanggulangan sampah akan banyak terbantu. “Tahun depan sudah ada TPA regional di Desa Walahar (Kecamatan Gempol). TPA ini dari provinsi,” ucapnya.

Terkait banyaknya keluhan tentang lingkungan, terutama setelah kunjungan Walhi dan menyatakan TPA Ciledug jadi yang terburuk, menurut Hermawan sudah sangat maksimal melakukan antisipasi dampaknya. “Kami sudah berupaya untuk mengeliminir tingkat pencemaran, terutama di Sungai Cisanggarung,” tuturnya.

Meski demikian menurutnya, masih saja ada dampak terhadap lingkungan dari TPA Ciledug tersebut. “Sekali lagi, kita optimalkan lagi pencegahannya,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, DPKPP Kabupaten Cirebon sangat pesimistis bisa menyediakan lahan TPA tahun 2017. DPKPP enggan melakukan pembebasan lahan TPA baru selama revisi Perda RTRW belum disahkan.

Kepala DPKPP Sukma Nugraha mengatakan, apabila dipaksakan harus menyediakan lahan tanpa Perda RTRW yang baru, maka itu dianggapnya melanggar hukum. “Kalau keukeuh membebaskan lahan, maka sama saja membahayakan dinas dan saya pribadi karena membeli tanah TPA di luar tata ruang yang ada,” terangnya.

Pihaknya sangat pesimistis bisa melakukan pembebasan lahan di tahun 2017. “Kalaupun sekarang revisi Perda RTRW disahkan, tetap akan sulit melakukan pembebasan lahan di tahun 2017. Pembebasan lahan perlu banyak proses. Sedangkan saat ini sudah hampir di penghujung tahun 2017,” ungkapnya. (den)

The post DLHD Kabupaten Cirebon Santai Tangani Darurat Sampah appeared first on Radar Cirebon.

health-beverage.com

CIREBON – Bertajuk Junior Master Chef, Aston Cirebon Hotel and Convention Center menggelar Cooking Class, Sabtu (2/9). Program itu menjadi komitmen Aston mewarnai atmosfer berbeda di bidang kuliner Cirebon.

Food and Beverage Manager, Bagus Aria Widyawan mengatakan, program ini pertama kali dilaksanakan pada Sabtu lalu, 12 Agustus 2017. Dan akan selalu diadakan setiap hari Sabtu pukul 15.00–17.00 WIB.

Untuk Kid’s Cooking Class biaya pendaftaran adalah Rp 75.000 per anak. Setiap anak akan mendapatkan topi chef, celemek dan sertifikat.

Kegiatan ini diadakan di Oasis Poolside yang akan langsung dipandu dan diperagakan Chef Bayu Topandas, Sous Chef Aston Cirebon Hotel and Convention Centre. Menariknya, untuk Cooking Class yang diadakan Aston Cirebon tidak hanya setiap Sabtu, tapi sesuai kebutuhan atau permintaan tamu.

“Kalau sudah ada minimal 5 anak dengan usia 0-12 tahun, mereka bisa request menu apa yang ingin dipelajari. Dengan harga Rp 125.000, Aston Cirebon Hotel akan memberikan hotel tour, buku resep, voucer berenang, snack, welcome drink dan free cake dekorasi,” sebut Bayu.

Untuk peserta dibebaskan memilih 2 dari 5 menu yang ditawarkan program Cooking Class Aston Cirebon. Lima Menu yang terdaftar dalam program Cooking Class adalah Pizza lover, Mini Burger, Sandwich, Pasta Creation dan Dougnuts Decoration.

“Peserta yang ingin mendaftar bisa langsung datang ke Aston Cirebon Hotel atau bisa menghubungi di nomor 0857-2411-5540/0817-4914-292,” tutupnya.

Sementara itu, Dian Andriani, orang tua salah satu peserta mengungkapkan, Cooking Class memberikan wawasan baru untuk buah hatinya mengenai masakan. Sebab, langsung diarahkan chef berpengalaman dan profesional.

“Semoga dengan kegiatan ini, nafsu makan anak saya juga semakin bertambah,” ungkapnya.

Selain belajar memasak, hasil peserta Cooking Class dinilai. Tiga dari para peserta mendapat penghargaan. Ketiganya adalah Riesta, Blimbing Salima Kamal, Naura Ayunda Cordelia. (fazri)

The post Mau Belajar Memasak dengan Chef Berpengalaman? Yuk Datang ke Aston Cirebon appeared first on Radar Cirebon.

health-beverage.com

CIREBON – Warga Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Cirebon akan menggelar rapat Akbar dan penyaluran aspirasi terkait penolakan Permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang kebijakan full day school (FDS) di Kabupaten Cirebon. Hal itu dikatakan Ketua PCNU Kabupaten Cirebon KH Aziz Hakim Syaerozi, Minggu (27/8).

Dikatakan Kang Aziz, penyaluran aspirasi dan rapat Akbar ini akan diikuti belasan ribu warga yang berasal dari basis NU.

“Yang ikut partisipasi dan terdata kami hari ini baru 16.000 orang. Jumlah itu berasal dari madrasah-madrasah yang kita minta pendapat untuk full day school. Mereka banyak yang menolak dan siap ikut rapat akbar,” kata Kang Aziz sambil mengatakan, kegiatan rapat akbar akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus mulai pukul 09.00 WIB.

“Kita sudah pastikan tanggal 30 Agustus, namun untuk tempat kita masih musyawarakan apakah nanti di Jalan Pantura Plered atau di Sumber,” kata Azis.

Menurut Azis, pelaksanaan FDS sangat mengganggu baik dari pihak siswa maupun dari lembaga-lembaga yang berbasis madrasah. Selain itu, lanjutnya, banyak wali siswa yang mengeluhkan tentang kebijakan full day school terutama bagi mereka yang anaknya di pondok pesantren.

“Seperti di sekolah besar di SMA Palimanan, mereka muridnya banyak dari Pesantren Babakan. Karena sudah sangat capek lalu mereka nggak sempet lagi belajar agama karena pulang sore. Kalau bicara pembentukan karakter ya gak nyambung,” katanya. (cecep)

The post Tolak Kebijakan FDS, NU Cirebon Segera Rapat Akbar appeared first on Radar Cirebon.

health-beverage.com

BULAN Ramadan menjadi ajang Walikota Nasrudin Azis berupaya menggenjot Visi RAMAH di Kota Cirebon. Berbagai kegiatan untuk mencapai RAMAH digelar mulai dari tarawih dan silaturahmi dari masjid ke masjid di Kota Cirebon.

Walikota memimpin langsung tarhim didampingi Sekretaris Daerah Drs Asep Dedi MSi. Pejabat eselon II hingga direksi BUMD juga rutin hadir. Pemkot juga membeirkan bantuan kepada masjid tersebut termasuk CSR bank bjb kepada pengurus DKM.

Tidak hanya itu, sebagai upaya mengantipasi kerawanan pangan, walikota menyerahkan bantuan beras kepada warga. Selain itu diserahkan ikan beku melalui dinas pangan kelautan perikanan dan pertanian yang dibantu langsung dari Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kementerian Perikanan dan Kelautan.

Walikota juga menyerahkan sembako murah kepada warga Kota Cirebon melalui program yang digulirkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melalui Disperindag Provinsi Jabar.

Dalam rangka membantu kelancaran arus mudik, walikota melakukan monitoring posko mudik dengan didampingi jajaran forum komunikasi pimpinan daerah, mulai Danrem 063 Sunan Gunung Jati, Dandim 0614, Danlanal, Dandenpom, Kapolres Ciko, Dispolair, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Bahkan walikota berbagi kebahagiaan dengan petugas posko mudik dengan menyerahkan parsel lebaran. (abd)

The post Safari Ramadan Walikota Cirebon, Mulai Bantuan Pangan hingga Penyerahan E-KTP appeared first on Radar Cirebon.

health-beverage.com

CIREBON – Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP Kota Cirebon sebentar lagi membuka pendaftaran calon Wali Kota dan Wakil Walikota untuk masyarakat umum. Pendaftaran dibuka mulai 20 Mei hingga 6 Juni 2017.

“Pendaftaran tidak dipungut biaya alias gratis,” kata Ketua DPC PDIP Kota Cirebon, Edi Suripno di depan awak media, Rabu (17/5).

Edi menjelaskan, masyarakat yang ingin mendaftar bisa melalui tiga jalur, yakni DPC, DPD, dan DPP. Selain itu, masyarkat yang ingin mendaftar harus memenuhi beberapa sayarat. Di antarnya, jika aktif sebagai legislatif, eksekutif, TNI, dan Polri maka wajib melepas jabatan tersebut.

Kemudian, pendidikan minimal lulusan SMA, serta sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya, tidak lupa mengisi formulir pendafatran.

“Saya pribadi senang, jika banyak yang mendaftarkan diri ke sini,” jelas Edi.

Edi menjelaskan, calon-calon yang sudah mendaftar selanjutnya akan diverifikasi ke DPD dan DPP. Setelah itu disurvei internal partai.

“Kalau sudah melalui proses tersebut, nantinya pusat akan menentukan siapa yang akan menjadi bakal calon Wali Kota,” jelas Edi.

Edi mengungkapkan, untuk dapat memenangkan Pilkada 2018 mendatang, PDIP perlu berkoalisi dengan partai lain. Walau begitu, kata Edi, PDIP tetap harus yang E1.

“PDIP memastikan akan berkoalisi dengan partai lain, yang pasti kami yang walikotanya. Baru, partai lain yang wakil walikotanya,” ungkap Edi. (fazri)

The post PDIP Kota Cirebon Buka Pendaftaran Calon Walikota appeared first on Radar Cirebon.

health-beverage.com

CIREBON – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon segera akan merampungankan pemasangan PJU LED Smart City. Karena PJU tersebut harus selesai akhir Mei mendatang.

Demikian disampaikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, Dodi Rochdiat. Menurutnya, jika pemasangan PJU melebihi waktu yang ditetapkan, maka akan ada punishment yang diterima perusahaan penyedia, karena telah menyalahi kontrak.

“Karena kita melakukan berbagai persiapan dan uji coba memakan waktu yang lama. Untuk itu, mudah-mudahan Mei mendatang kami bisa selesaikan pemasangan PJU,” kata Dodi.

Dodi menjelaskan, sumber anggaran pemasangan PJU dari APBD murni tahun 2017 yang sudah disiapkan sebesar 4.063.505.000. Di mana anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan, pemasangan serta perawatan PJU Smart City.

“Pemasangan PJU ini sesuai dokumen kontrak, selama tiga bulan mulai dari pemesanan hingga pemasangan mulai digarap,” kata Dodi.

Seperti diketahui, lampu PJU LED Smart City telah dipasang di empat titik jalan protokol di Kota Cirebon. Keempatnya di ruas Jl Siliwangi, Jl Kartini, Jl Cipto Mangunkusumo serta di ruas Jl Wahidin.

Dalam masa percobaannya, dianggap sukses dan menekan anggaran hingga teknologi baru ini akan dikembangkan. PJU LED Smart City akan dipasang di beberapa ruas jalan lain yang menjadi titik sentral Kota Cirebon.

Beberapa tempat itu seperti di jalan Sudharsono, Jl Pemuda, Jl Pagongan, Jl Prujakan, Jl Pekalangan, Pasuketan, Pekiringan, Pekalipan, Lawanggada, Pulasaren, Pekarungan, Jl Bahagia, Jl Pangeran Drajat, Jl Rajawali Raya dan Jl Ciremai Raya. (fazri)

The post Dishub Kota Cirebon Segera Rampungkan Pemasangan PJU LED Smart City appeared first on Radar Cirebon.

health-beverage.com

 

CIREBON –  Pemerintah melalui Keputusan Presiden RI menetapkan hari Rabu (15/2) sebagai hari libur nasional.

Pemerintah beralasan, penetapan hari libur nasional karena adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota .

Demikian dikatakan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSM) Pemkab Cirbeon Sri Darmanto, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/2).

Dikatakan Sri Darmanto, libur nasional sesuai dengan keputusan presiden (Kepres) nomor 3/2017. Selain itu, kata Sri, diperkuat dengan surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor B/9/M.KT.02/ 2017 tanggal 10 Februari 2017.

“Kami akan segera buat surat edaran ke OPD melalui surat edaran bupati untuk menyampaikan kepada OPD berkaitan dengan pemberitahuan bahwa tanggal 15 Februari sebagai hari libur nasional,” kata Sri Darmanto

Dikatakan Sri, hari libur itu diberikan untuk memberikan kesempatan pada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya agar lebih maksimal dalam memilih atau tidak golput. (cecep)

 

 

health-beverage.com

KEJAKSAN – Pemilu legislatif masih dua tahun lagi, tapi sejumlah politisi dari berbagai politik kabarnya sudah ancang-ancang lompat pagar. Salah satu yang menjadi incaran ialah Partai Gerindra. Sumber Radar di internal Partai Gerindra menyebutkan, sejumlah politisi gaek sudah mendaftarkan diri sebagai kader partai gerindra, bahkan salah satunya pernah jadi ketua DPC.

“Ya sebut saja Abah Ako (mantan ketua DPC Partai Hanura Drs Sunarko Kasidin), Pak Hendi (politisi PAN Hendi Nurhudaya),” ujar sumber yang enggan diungkapkan identitasnya, Minggu (22/1).

Yang tak kalah mengagetkan, politisi Partai Golkar Hadibingsun, Didi Suwardi dan ada satu lagi politisi Partai Nasdem yang bakal menyusul pindah. “Mereka pada pindah ke Gerindra,” tuturnya.

Dikonfirmasi terkait informasi ini, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Cirebon, H Heru Cahyono membenarkan hal tersebut. Namun, Heru tak mau menyebut nama-nama politisi yang pindah tersebut. Alasannya, kepindahan mereka masih dalam pembahasan. “Belum final,” ucapnya.

Pria kelahiran Kudus ini menambahkan, beberapa waktu lalu DPC menggelar rapat tentang pembentukan kepengurusan. Dari susunan kepengurusan tersebut selanjutnya akan diusulkan ke DPP. Kemungkinan besar ada politisi senior di Kota Cirebon yang masuk dalam kepungurusan itu.

Meski didesak berulang kaki, kandidat doktor UIN Jakarta ini enggan mengungkapkan identitas politisi yang dimaksud. Dirinya khawatir oleh DPP draf kepengurusan itu dicoret. “Belum bisa dikeluarkan, nanti saja kalau sudah resmi,” tegas Heru yang disebut-sebut akan mencalonkan diri sebagai walikota tahun 2018.

Terpisah para politisi gaek yang disebut-sebut lompat pagar tersebut belum bisa dikonfirmasi. Termasuk mantan ketua DPC Partai Hanura Sunarko Kasidin. Bila benar terjadi, kepindahan Abah Ako ke Gerindra tentu mengagetkan. Pasalnya, Abah Ako baru saja lengser dari kursi ketua DPC Partai Hanura dan digantikan Een Rusmijati. (abd)

health-beverage.com

CIREBON – Sejumlah orang tua siswa di Cirebon juga memberikan tanggapan soal kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy. Tri Sustiani (39) misalnya. Ibu dua orang anak ini tak setuju jika pungutan di sekolah dilegalkan. “Memang baiknya gak ada pungutan ya. Kebutuhan sehari-hari saja sudah mahal. Tapi dilihat pungutan apa dulu? Kalau untuk peningkatan pendidikan ya gak apa-apa,” ujarnya.

Tri sangat merasakan bahwa pengeluaran untuk pendidikan putrinya yang masih SMP tidak sedikit. Dalam sehari, ia setidaknya menyediakan Rp50 ribu untuk bekal anaknya. “Uang bekal segitu tiap hari dikali sebulan kan udah berapa. Nah dengan peraturan Pak Mendikbud itu kalau nanti ada pungutan-pungutan yang gak jelas gimana,” tuturnya.

Berbeda dengan Tri, Farisa Ramadina (34) mengaku tak keberatan jika ada peraturan terkait penggalangan dana di sekolah. “Selama itu atas kesepakatan sekolah dan orang tua siswa gak ada yang salah, demi kemajuan pendidikan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Cirebon dr H Doddy Arianto mengatakan peraturan Mendikbud baiknya disikapi dengan bijak oleh instansi terkait, sekolah dan orang tua. Menurutnya, penggalangan dana di sekolah tidak akan disebut pungutan liar alias pungli jika tidak ada paksaan. “Harusnya, setiap sekolah yang punya program tertentu dan butuh dana tambahan, sifatnya jangan memaksa orang tua siswa, tapi bentuknya penawaran,” katanya.

Artinya, lanjut Doddy, saat sekolah menggalang dana atau butuh partisipasi orang tua siswa yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, harus atas dasar kesepakatan bersama. “Yang harus diperbaiki memang sistemnya. Idealnya, sekolah harus tau klasifikasi keluarga siswa, dari kalangan mana? Miskin, akan miskin, atau mampu,” jelasnya.

Doddy menilai, peran dinas pendidikan saat ini belum maksimal. Setidaknya, kata dia, Disdik harus punya data real keluarga siswa seluruh sekolah. “Kondisi ekonomi, penghasilan orang tua siswa, alamat bahkan foto itu harus punya. Sebelum bicara nilai, kalau nanti perlu partisipasi orang tua siswa, sekolah setidaknya sudah tau kemampuan ekonominya. Saya yakin kalau sudah begitu, tidak ada kata pungli, karena sudah sepakat dan tidak ada paksaan,” pungkasnya. (wan/mik/JPG)